Developmental State, Demokratisasi Prematur, dan Institusi Antara

Untuk menganalisis transisi yang terputus, artikel ini menyintesiskan wawasan dari tiga tubuh literatur. Pertama, teori developmental state (Johnson, 1982; Amsden, 1989; Wade, 1990) menekankan peran negara yang otonom namun embedded—tertanam dalam jaringan sosial tertentu—dengan kapasitas birokrasi yang tinggi untuk merumuskan visi jangka panjang, mendisiplinkan aktor ekonomi swasta, dan mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor strategis. Keberhasilan industrialisasi di Asia Timur, seperti di Korea Selatan dan Taiwan, sering dikaitkan dengan kemampuan negara menerapkan disciplinary reciprocity: memberikan proteksi, subsidi, dan akses kredit, tetapi dengan syarat-syarat kinerja yang ketat seperti target ekspor, adopsi teknologi, dan peningkatan produktivitas.

Kedua, literatur tentang transisi demokrasi dan ekonomi politik pembangunan mengingatkan bahwa keberhasilan developmental state bergantung pada konteks politik yang memungkinkannya mengatasi resistensi dari kelompok kepentingan yang diuntungkan oleh status quo (Khan, 2000). Industrialisasi yang tidak tuntas—yang terhenti pada fase ekstraksi rente (rent-seeking) tanpa pendalaman kapabilitas inovasi—akan melahirkan struktur ekonomi yang rapuh dan koalisi pemangku kepentingan yang terinvestasi dalam pola pertumbuhan tersebut. Ketika demokratisasi terjadi dalam konteks ini, ia menghadapi dilema mendasar (Rodrik, 2007). Di satu sisi, legitimasi rezim demokratis bergantung pada kemampuannya memenuhi harapan kesejahteraan material rakyat.

Di sisi lain, basis ekonomi yang belum matang dan basis fiskal yang terbatas membuat kebijakan industri jangka panjang—yang sering memerlukan pengorbanan jangka pendek dan investasi strategis yang berisiko—menjadi sangat sulit secara politik. Inilah yang oleh beberapa sarjana disebut sebagai tantangan “demokratisasi prematur” dari perspektif pembangunan (sebuah konsep yang kontroversial namun analitik), di mana institusi politik demokratis terbentuk sebelum kapabilitas produktif ekonomi dan kapasitas birokrasi negara yang mendukung pembangunan tersebut menguat secara memadai (Pritchett, 2019).

Ketiga, teori institusi dan sosiologi ekonomi memberikan lensa untuk memahami apa yang terjadi di ruang antara negara dan pasar dalam kondisi demikian. Ketika negara lemah dalam kapasitas developmental-nya (meski mungkin kuat secara koersif) dan pasar gagal menciptakan mekanisme inklusif untuk mobilitas sosial dan penciptaan nilai, muncullah institusi antara (intermediate institutions) yang mengisi kekosongan tersebut (Evans, 1995). Dalam konteks Indonesia, banyak dari institusi ini mengambil bentuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

Mereka berfungsi sebagai jembatan, penyedia layanan, dan arena pertarungan. Mereka menyediakan jaring pengaman sosial, identitas kolektif, akses ke sumber daya yang terbatas, dan saluran mobilisasi politik, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan dari ekonomi formal dan akses politik konvensional (Törnquist, 2013). Namun, tanpa disiplin produktif, akuntabilitas horisontal, dan insersi dalam logika penciptaan nilai, institusi antara ini dapat dengan mudah terkooptasi ke dalam jaringan patronase dan berdegenerasi menjadi mesin klientelisme serta politik identitas simbolik.