Oleh: M. Shoim Haris

 

Indonesia kini berada di salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah bangsanya. Setelah lebih dari dua dekade bergulirnya era Reformasi, negeri ini berhasil mencatatkan sebuah pencapaian fundamental yang acap kali dianggap remeh, padahal menjadi fondasi bagi segala kemungkinan: stabilitas politik dan kontinuitas pemerintahan. Di tengah dinamika demokrasi yang seringkali turbulent, Indonesia menjelma menjadi salah satu dari sedikit negara di kawasan Global Selatan yang mampu menjaga kohesi elite dan menjalankan transisi kekuasaan dengan relatif damai. Dalam perspektif Moderated Elite Stability Theory (MEST), kondisi ini bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari mekanisme koordinasi elite yang bekerja; ketika pusaran konflik politik mampu diredam, maka negara memperoleh ruang fiskal dan mental yang sangat berharga untuk memusatkan perhatian pada agenda-agenda besar pembangunan.

Lihat Juga:
Presiden Prabowo, Dari Pinggiran Menuju Pusat Kemajuan: Pemerataan Koperasi Desa Merah Putih Memutus Rantai Ketimpangan Perputaran Ekonomi Kota dan Desa

Namun demikian, sebuah bangsa tidak bisa selamanya tinggal diam di atas fondasi, sekokoh apa pun fondasi itu. Stabilitas adalah kanvas kosong, bukan lukisan jadi. Pertanyaan strategis yang kini mengemuka bukan lagi sekadar “bagaimana mempertahankan stabilitas?”, melainkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih menantang: “bagaimana stabilitas yang telah dibayar dengan biaya politik dan sosial yang tidak kecil itu kita konversi menjadi produktivitas nasional yang berkelanjutan?” Sebab, sejarah panjang peradaban menunjukkan bahwa stabilitas tanpa produktivitas hanyalah jalan menuju stagnasi yang terselubung. Sebaliknya, negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah mereka yang mampu mengubah ketenangan politik menjadi gelombang investasi, inovasi, dan daya saing yang tak terbendung. Indonesia saat ini memegang “baterai” pembangunan yang terisi penuh; tugas kita bersama adalah memastikan baterai itu tidak bocor dan daya yang dikeluarkan benar-benar menggerakkan roda industri serta kesejahteraan rakyat.

Untuk memahami bagaimana proses konversi energi ini bekerja, kita dapat menyelaminya melalui kerangka Integrated Reality Theory (IRT), yang memandang pembangunan sebagai interaksi dinamis antara berbagai variabel sistemik. Dalam kerangka ini, stabilitas politik yang terjaga merupakan akumulasi dari Energi potensial—modal politik, kepercayaan publik, hingga kekuatan fiskal—yang siap dilepaskan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejak tahun pertama kepemimpinannya, telah menunjukkan niat strategis yang jelas untuk memanfaatkan energi ini. Target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, akselerasi hilirisasi yang tak kenal kompromi, serta berbagai penyesuaian tata kelola birokrasi adalah bukti nyata bahwa ruang stabilitas sedang diisi dengan gerakan-gerakan transformatif.

 

Namun demikian, dalam termodinamika sosial, tidak semua energi yang melimpah akan otomatis menjadi gerakan produktif. Di sinilah konsep Entropi dalam IRT memainkan peranannya yang paling kritis. Entropi adalah kebocoran sistemik; ia adalah wujud dari ketidakteraturan yang menghamburkan sumber daya. Dalam konteks tata kelola Indonesia, entropi menjelma dalam banyak rupa: birokrasi yang berbelit dan prosedur perizinan yang tumpang tindih, kebocoran anggaran melalui praktik korupsi dan kolusi, regulasi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor, serta praktik-praktik ekonomi rent-seeking yang hanya mencari keuntungan sesaat tanpa menciptakan nilai tambah riil. Karena itulah, kebijakan efisiensi fiskal dan pemberantasan praktik ekonomi yang merugikan kepentingan nasional bukanlah sekadar langkah penghematan dalam arti sempit. Ia adalah sebuah operasi penurunan entropi yang sistemik, sebuah upaya membersihkan saluran agar arus energi pembangunan mengalir deras dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dari kebocoran adalah energi yang dipindahkan dari sektor konsumtif ke sektor produktif; setiap jam yang sebelumnya terbuang karena prosedur birokrasi yang rumit adalah waktu yang kini bisa diubah menjadi inovasi dan ekspansi usaha.

Setelah kebocoran ditekan dan saluran dibersihkan, langkah berikutnya adalah mengarahkan energi yang terkonsolidasi itu ke sektor-sektor dengan pengganda ekonomi tertinggi. Hilirisasi industri menjadi salah satu instrumen utama dalam agenda ini. Selama bertahun-tahun, Indonesia terlalu nyaman menjadi pemasok bahan mentah; kini saatnya memutus rantai ketergantungan tersebut dan membangun ekosistem industri di dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja terampil sekaligus menghasilkan nilai tambah ekspor yang jauh lebih besar. Investasi pun memegang peranan yang tidak kalah penting, namun kita harus membedakan antara investasi angka nominal dan investasi produktif. Dalam perspektif IRT, investasi produktif adalah mekanisme untuk mengubah energi moneter menjadi kapasitas fisik dan keahlian manusia; karena itu, keberhasilannya tidak cukup diukur dari besaran Foreign Direct Investment yang masuk, melainkan seberapa besar investasi tersebut mendorong technology spillover dan keterlibatan usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok global. Di tengah semua itu, pembentukan Danantara sebagai instrumen konsolidasi aset strategis negara menjadi langkah berani yang patut diapresiasi, namun ia hanya akan menjadi mesin pertumbuhan jika ditopang oleh tiga pilar fundamental yang saling mengikat: transparansi penuh dalam setiap pengambilan keputusan, akuntabilitas yang ketat di hadapan publik dan lembaga pengawas, serta profesionalisme pengelolaan yang berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik. Tanpa ketiga pilar itu, Danantara berpotensi menjadi sekadar penumpukan aset tanpa dampak sistemik, atau lebih buruk lagi, menjadi lubang hitam fiskal yang menenggelamkan kepercayaan publik.

 

Namun demikian, terdapat dua faktor kunci dalam kerangka IRT yang sering menjadi titik buta dalam perencanaan pembangunan nasional, padahal justru di sanalah letak pembeda utama antara negara yang stabil dan negara yang makmur. Faktor pertama adalah Kesadaran Kolektif, dan faktor kedua adalah Kecepatan Evolusi Institusi. Mengapa dua negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan stabilitas politik yang sama bisa berakhir pada lintasan pembangunan yang sangat kontras? Jawabannya seringkali bukan terletak pada besarnya investasi atau modal, melainkan pada kualitas kesadaran birokrasi dan kecepatan belajar institusi. Kesadaran Kolektif bukanlah sekadar slogan, melainkan sebuah budaya pelayanan publik yang hidup, sebuah mindset di mana setiap aparatur negara melihat dirinya bukan sebagai penjaga gerbang yang menghambat, melainkan sebagai pemungkin yang memecahkan masalah nyata rakyat dan investor. Ia adalah kemampuan negara untuk berpikir dalam cakrawala jangka panjang, di tengah godaan politik jangka pendek. Sementara itu, Kecepatan Evolusi adalah kapasitas institusi untuk belajar, beradaptasi, dan mengadopsi teknologi baru dengan gesit. Di tengah disrupsi kecerdasan buatan, pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi global, dan krisis iklim yang mengancam, stabilitas yang kaku dan lamban justru menjadi jebakan maut. Negara yang birokrasinya lamban akan kehilangan daya saing sekalipun sumber daya alamnya melimpah, sementara negara yang birokrasinya gesit dan adaptif akan menjadi magnet modal asing meskipun kekayaan alamnya terbatas. Karena itulah, peningkatan kecepatan evolusi Indonesia harus menjadi agenda yang setara pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Lebih jauh lagi, temuan utama dari MEST mengajarkan kepada kita bahwa stabilitas yang hanya bertumpu pada kesepakatan dan kompromi antar elite bersifat rapuh dan sementara. Stabilitas yang sejati adalah stabilitas yang dilembagakan, yaitu stabilitas yang ditopang oleh supremasi hukum yang adil dan konsisten, oleh birokrasi yang profesional berbasis sistem meritokrasi yang mencegah politisasi jabatan, serta oleh kepastian regulasi yang menciptakan iklim usaha kondusif. Karena itu, reformasi birokrasi dan penegakan hukum bukanlah agenda administratif belaka, melainkan investasi institusional jangka panjang yang menentukan kualitas pembangunan di masa depan. Ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan pada akhirnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi tahunan yang dicetaknya, tetapi terutama dari kemampuan pemerintah tersebut meninggalkan institusi yang lebih kuat, lebih bersih, dan lebih adaptif dibandingkan ketika ia pertama kali mulai berkuasa.

Agar seluruh kerangka berpikir ini tidak kehilangan momentum di tengah hiruk-pikuk persoalan harian, terdapat tiga agenda strategis yang perlu menjadi pusat perhatian dalam lima tahun ke depan. Agenda pertama adalah penguatan tata kelola program-program strategis nasional, di mana Danantara dan proyek-proyek hilirisasi harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang independen dan pelaporan publik yang berkala, sehingga kepercayaan investor domestik maupun internasional tetap terjaga. Keberhasilan upaya ini akan terlihat dari perbaikan sejumlah indikasi makro, seperti meningkatnya skor Government Effectiveness Index yang dikeluarkan Bank Dunia, sebagai cermin bahwa birokrasi kita benar-benar bekerja untuk publik. Agenda kedua adalah pendalaman ekosistem produktivitas, yang menuntut investasi tidak hanya berdiri sendiri, melainkan didukung oleh pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan ulang, penyediaan infrastruktur digital yang merata hingga ke daerah terpencil, serta kemudahan berusaha yang dijamin oleh kepastian regulasi dan stabilitas harga energi. Dari sisi makro, keberhasilan agenda ini akan tercermin dari turunnya rasio Incremental Capital Output Ratio ke angka yang lebih efisien, yang berarti setiap unit investasi menghasilkan output yang lebih besar; serta menurunnya rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto, yang menandakan efisiensi rantai pasok nasional. Agenda ketiga, dan ini tidak kalah pentingnya, adalah memastikan pertumbuhan yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja yang layak, pengurangan ketimpangan antar daerah, dan penguatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Produktivitas yang tidak inklusif pada akhirnya hanya akan menciptakan tekanan sosial baru yang justru meruntuhkan stabilitas itu sendiri; karena itu, target penurunan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan indeks daya saing daerah harus menjadi indikator kebanggaan yang setara dengan pertumbuhan produk domestik bruto.

Pada akhirnya, Indonesia saat ini sedang memegang sebuah “peluru emas” berupa stabilitas politik dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kemakmuran tidak jatuh dari langit; ia adalah buah dari disiplin kolektif, tata kelola yang cerdas, dan keberanian untuk berubah secara fundamental. Jika proses pengelolaan energi, penurunan entropi, penguatan kesadaran kolektif dan kecepatan evolusi, serta pengembangan institusi ini dijalankan dengan konsistensi dan keteguhan hati, maka visi Indonesia Emas 2045 bukanlah sekadar retorika politik tahunan, melainkan sebuah lintasan pembangunan yang realistis, terukur, dan dalam jangkauan tangan.

Kita harus menyadari bahwa sejarah tidak akan mencatat seberapa lama kita mampu bertahan, melainkan seberapa besar kita mampu melompat. Mari kita pegang satu kalimat yang merangkum seluruh perjalanan transformasi ini, sebuah kalimat yang harus menjadi nyanyian kerja bagi setiap aparatur negara dan seluruh anak bangsa: stabilitas memberi kita waktu, tetapi produktivitaslah yang menentukan apakah waktu itu menjadi kemajuan yang membanggakan atau sekadar penundaan yang menyakitkan. Saatnya mengunci transformasi. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar merasa aman di zona nyaman. Stabilitas telah terbayar lunas oleh perjuangan reformasi; kini saatnya produktivitas menuai dividennya bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita tinggalkan warisan berupa institusi yang kokoh, ekonomi yang berkeadilan, dan martabat bangsa yang tidak lagi tergantung pada belas kasihan komoditas dunia, melainkan pada keunggulan kompetitif yang kita bangun sendiri dengan tangan dan kepala kita. Indonesia tidak boleh berhenti menjadi negara yang stabil; Indonesia harus menjadi negara yang makmur, adil, dan berdaulat melalui produktivitas yang berkelanjutan, karena hanya dengan itulah kita layak menyandang nama besar sebagai bangsa yang merdeka.

 

Penulis adalah Wakil Sekjend Kebijakan Publik 2 DPP Partai Golkar