Oleh: M. Shoim Haris
• ADCENT ( Advisory Center For Development)
• Peserta Program Doktor Ilmu Ekonomi UNTAG Surabaya
Abstraksi
Artikel ini berargumen bahwa stagnasi relatif pembangunan Indonesia pasca-Reformasi tidak dapat dipahami secara adekuat melalui lensa kegagalan kebijakan ekonomi kontemporer semata. Analisis harus dilacak lebih dalam pada sebuah diskontinuitas historis atau mismatch struktural. Terdapat ketidaksinkronan mendasar antara tahapan pembangunan ekonomi yang belum matang dan konsolidasi demokrasi politik yang prematur dari perspektif ekonomi politik pembangunan.
Industrialisasi yang diprakarsai Orde Baru—meski menghasilkan pertumbuhan dan transformasi struktural awal—namun tidak tuntas, gagal membangun fondasi produktivitas, teknologi, dan kelembagaan ekonomi yang dalam dan mandiri. Transisi demokratik 1998, sementara itu, terjadi di atas puing-puing ekonomi yang rapuh ini. Dalam ruang ketidaksinkronan ini, organisasi kemasyarakatan (ormas) muncul dan berkembang sebagai institusi antara yang kompleks, mengisi kekosongan fungsional antara negara dan masyarakat, sekaligus mereproduksi logika ekonomi-politik yang ada.
Artikel ini mengajukan tesis bahwa reposisi ormas dari fungsi mobilisasi identitas dan patronase politik menuju fungsi produktif dan co-production layanan publik bukan sekadar kebijakan instrumentalis, melainkan sebuah keniscayaan institusional untuk “menyambung” transisi sejarah yang terputus tersebut. Reposisi ini dimaksudkan untuk menurunkan biaya transaksi demokrasi elektoral, mengalihkan konflik sosial dari ranah simbolik-primordial ke ranah kepentingan ekonomi yang dapat dinegosiasikan, serta pada akhirnya memungkinkan kelanjutan fase pembangunan produktif yang tertunda. Dengan pendekatan ekonomi politik historis dan sosiologi institusional, artikel ini menawarkan kerangka konseptual “demokrasi produktif” sebagai sebuah kontribusi teoretis untuk memahami dan mengatasi dilema pembangunan Indonesia yang khas.
Advisory Center For Development (ADCENT)
