Oleh: M. Shoim Haris (ADCENT)

Angka-angka fiskal sering terasa dingin dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun sesungguhnya, di sanalah denyut masa depan bangsa ditentukan. Tiga data berikut memberi gambaran jujur tentang kondisi Indonesia hari ini.

Rasio pajak Indonesia kini diprediksi berada di bawah 10 persen, atau setidaknya stagnasi di 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)—terendah dalam beberapa tahun terakhir dan jauh di bawah rata-rata negara berkembang yang berada di kisaran 15 persen, apalagi negara maju yang mencapai 25–35 persen. Utang pemerintah berada di sekitar 39–40 persen dari PDB, angka yang secara internasional masih tergolong moderat.

Namun yang paling mengkhawatirkan, pembayaran bunga utang telah menyerap porsi signifikan dari penerimaan negara, sehingga menyempitkan ruang fiskal untuk pembangunan produktif. Ini bukan sekadar persoalan teknis keuangan negara.

Ini adalah gejala kegagalan demokrasi kita dalam melahirkan kemandirian ekonomi. Kita sedang terjebak dalam sebuah lingkaran setan. Demokrasi elektoral yang kita jalankan, alih-alih melahirkan visi transformasi jangka panjang, kerap dikuasai oleh politik transaksional jangka pendek.

Elite politik dan bisnis yang mapan—terutama mereka yang hidup dari sektor ekstraktif seperti komoditas mentah, properti, dan jasa konsumsi—tidak memiliki insentif kuat untuk mengubah struktur ekonomi. Mereka nyaman dengan ekonomi rente, ekonomi yang menghasilkan keuntungan cepat tanpa membangun fondasi produktif.