Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar: apakah demokrasi Indonesia mampu melakukan lompatan yang sama?
Jawabannya tidak sederhana, tetapi bukan mustahil. Demokrasi Indonesia harus berkembang dari sekadar demokrasi elektoral menjadi demokrasi developmental—demokrasi yang mampu menopang keputusan jangka panjang demi transformasi ekonomi. Setidaknya, ada tiga prasyarat utama.
Pertama, membangun konsensus nasional lintas partai. Industrialisasi strategis—hilirisasi mineral, industri farmasi, elektronik, dan mesin—harus menjadi kebijakan negara, bukan agenda satu periode pemerintahan. Dibutuhkan lembaga semacam Dewan Industrialisasi Nasional yang melibatkan ahli, pelaku industri, dan parlemen lintas fraksi, dengan mandat yang relatif terlindungi dari tarik-menarik politik jangka pendek.
Kedua, mengalihkan sumber rente menjadi modal pembangunan. Negara harus berani memungut lebih adil dari kekayaan sumber daya alam dan kelompok beraset tinggi. Ini bukan semata persoalan fiskal, melainkan keberanian politik menghadapi kepentingan mapan. Dana tersebut harus dikonversi menjadi investasi pada riset, teknologi, industri pionir, dan infrastruktur produktif—bukan konsumsi jangka pendek.
Advisory Center For Development (ADCENT)
