Ketiga, mendisiplinkan demokrasi melalui kontrak sosial baru. Narasi yang perlu dibangun kepada publik harus jujur dan terbuka: kita—terutama mereka yang selama ini menikmati rente—perlu berkontribusi lebih hari ini untuk membangun industri dan teknologi yang menjamin kemakmuran generasi mendatang.
Sebagai imbalannya, negara wajib transparan, akuntabel, dan tegas agar industrialisasi tidak berubah menjadi ladang rente baru. Jika agenda ini berhasil, lingkaran setan akan berbalik menjadi siklus virtus. Industrialisasi memperluas basis pajak, penerimaan negara meningkat, ketergantungan pada utang dan beban bunga menurun.
APBN kembali berfungsi sebagai instrumen pembangunan: membiayai pendidikan bermutu, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang menopang produktivitas. Kelas menengah industri yang tumbuh akan menjadi fondasi demokrasi yang lebih sehat—demokrasi berbasis prestasi ekonomi, bukan patronase.
Pada akhirnya, rasio pajak dan utang yang kita perbincangkan hari ini adalah cermin kualitas demokrasi dan visi kebangsaan kita sendiri. Apakah demokrasi akan terus dikuasai kepentingan rente jangka pendek, ataukah kita gunakan sebagai alat kolektif untuk membangun fondasi industri yang mandiri?
Pilihannya ada di tangan kita. Namun waktu tidak banyak. Jika tidak dimulai sekarang, beban bunga utang akan semakin membelenggu, dan mimpi Indonesia sebagai bangsa industri akan terus menjadi ilusi—di tengah demokrasi yang berjalan, tetapi tidak bergerak ke depan.
Advisory Center For Development (ADCENT)
