Oleh: Somdeep Sen
(Asian Studies in Africa di University of Pretoria)
Ketika film Deuce Bigalow: Male Gigolo dirilis pada 1999, kritikus film ternama Roger Ebert menulis, “Ini jenis film yang dibuat untuk bioskop View n’ Brew, asalkan Anda tidak menontonnya.” Ketika sekuelnya, Deuce Bigalow: European Gigolo, muncul pada 2005, Ebert bahkan lebih keras, menggambarkannya sebagai “sangat buruk, seolah ingin menyebabkan penderitaan bagi penonton.”
Peran utama sebagai pembersih akuarium yang berubah menjadi gigolo dimainkan oleh Rob Schneider. Untuk sekuel itu, Schneider mendapatkan Golden Raspberry Award sebagai “Aktor Terburuk”, dan pada 2010, ia dinominasikan sebagai “Aktor Terburuk Sepuluh Tahun”.
Sekitar 15 tahun kemudian, orang mungkin berharap Schneider akan muncul kembali dalam sekuel ketiga yang lebih buruk lagi, atau dalam komedi Hollywood lain yang serupa. Namun, dia justru muncul di tempat yang jauh lebih tidak terduga: sebuah video kampanye yang mendukung Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang dikenal berhaluan kanan jauh.
Keterlibatan Schneider dalam politik lokal mungkin mengejutkan penggemar Deuce Bigalow di Hungaria, tetapi itu tidak muncul begitu saja tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, Schneider menjadikan dirinya sebagai suara konservatif terkemuka, mengecam apa yang ia anggap bias liberal Hollywood. Sebagai tamu tetap di Fox News, ia secara terbuka menentang kebijakan diversity, equity, and inclusion (DEI), serta vokal menentang hak-hak transgender dan vaksin. Dalam sebuah tulisan opini baru-baru ini, ia mengklaim, “Sejak bangkitnya gerakan ‘woke’, dan dominasi totalnya atas industri kreatif, setiap orang dengan pandangan konservatif dihukum bahkan masuk daftar hitam.”
Video kampanye tersebut juga mencakup dukungan dari tokoh-tokoh sayap kanan lainnya, termasuk Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Presiden Argentina Javier Milei, Jean-Marie Le Pen dari National Rally Prancis, Wakil Perdana Menteri Italia dan pemimpin Lega Matteo Salvini, serta anggota parlemen Jerman dan pemimpin Alternative for Germany Alice Weidel.
Mengapa sekelompok tokoh sayap kanan global ini peduli pada masa depan politik Hungaria? Jawabannya terletak pada peran sentral Hungaria sebagai inkubator bagi kebangkitan sayap kanan global.
Penulis menyaksikan sendiri kebangkitan sayap kanan di negara Eropa Tengah tersebut. Dalam minggu pertama setelah pindah ke Budapest pada 2008 untuk studi pascasarjana di Central European University (CEU), ia diserang oleh neo-Nazi. Dalam bulan-bulan berikutnya, di tengah krisis ekonomi parah, ia menemui beberapa aksi dan pertemuan neo-Nazi.
Ada lonjakan tajam dalam kekerasan yang menargetkan komunitas Roma di Hungaria. Pada Februari 2009, seorang pria Roma dan putranya yang berusia lima tahun ditembak mati di sebuah desa di luar Budapest saat melarikan diri dari rumah mereka yang dibakar dalam serangan pembakaran. Pada September tahun yang sama, seorang wanita Roma dan putrinya yang berusia 13 tahun ditembak oleh pria bersenjata yang mendobrak rumah mereka di sebuah desa dekat perbatasan Ukraina. Ibu itu tewas, sementara putrinya dirawat di unit perawatan intensif.
Hungaria juga mencatat kenaikan anti-Semitisme. Pada Juni 2009, perusak merusak peringatan Holocaust dengan kakinya babi — monumen yang didirikan untuk mengenang korban Yahudi yang digelandang, ditembak, lalu dibuang ke Sungai Danube oleh milisi fasis Arrow Cross Party selama Perang Dunia II.
Di tengah latar belakang meningkatnya kekerasan rasis dan mobilisasi sayap kanan, Viktor Orban, yang sebelumnya menjabat antara 1998–2002, kembali menjadi perdana menteri pada 2010. Ia kemudian terpilih kembali pada 2014, 2018, dan 2022, memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan. Ia menggunakan mandat elektoral untuk mengambil alih institusi negara secara sistematis dan menekan oposisi.
Di bawah Orban, kebebasan pers mengalami kemerosotan signifikan. Menurut Reporters Without Borders, oligarki yang dekat dengan partai Orban, Fidesz, telah membeli media dan mengubahnya menjadi corong pemerintah. Saat ini diperkirakan sekitar 80 persen media Hungaria dikendalikan oleh figur-figur yang mendukung Orban. Badan pengatur pun dipakai untuk menutup outlet media independen. Pemerintah dan media pro-pemerintah secara rutin menuduh media kritis menyebarkan disinformasi dan dibiayai oleh George Soros, pengusaha Amerika kelahiran Hungaria serta pendiri Open Society Foundation.
Lembaga dan hukum negara juga dipakai untuk menekan lembaga pendidikan, kelompok masyarakat sipil, dan institusi budaya yang dilihat Orban sebagai hambatan bagi kecenderungan sayap kanan otoriter. Pada 2018, universitas Soros—CEU—yang dianggap sebagai benteng liberal, terpaksa menutup sebagian besar operasi di Budapest dan pindah ke Wina setelah pemerintah menolak menandatangani perjanjian yang memungkinkan universitas itu memberikan gelar di Hungaria.
Pada 2019, parlemen Hungaria mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah Orban menguasai Hungarian Academy of Sciences yang berusia 200 tahun — langkah awal bagi 15 institut ilmiah untuk dimasukkan ke dalam Eotvos Lorand Research Network (ELKH) yang dipimpin oleh dewan yang ditunjuk Orban. Meskipun alasan formalnya adalah “meningkatkan pendanaan dan efisiensi R&D negara”, para pengkritik menyatakan ini merupakan cara lain pemerintah menekan oposisi.
Kelompok masyarakat sipil juga melaporkan bahwa kebebasan artistik dan institusi budaya terus diserang. Orban menggunakan pendekatan “kultural” untuk mendorong agenda anti-demokratiknya, sadar bahwa ruang budaya dan seni berperan dalam memajukan wacana politik pluralistik. Ini melibatkan kontrol terpusat atas National Culture Fund dan National Cultural Council, serta penunjukan administrator yang pro-Fidesz di museum dan teater nasional. Ia bahkan secara publik mengecam direktur artistik Teater Nasional sebelum pemecatannya karena pandangan politik dan orientasi seksualnya.
Baru-baru ini, pemerintah Orban membentuk “Sovereignty Protection Office” (SPO) untuk menyelidiki jurnalis kritis dan kelompok masyarakat sipil, dengan dalih memerangi ancaman terhadap kedaulatan nasional. Ketua kelompok parlemen Fidesz, Mate Kocsis, mengatakan, “Kami ingin menggugah jurnalis kiri, warga sipil palsu, dan politisi ‘dolar’.”
Sementara upaya pemerintah Orban memperkuat kontrol sayap kanan di dalam negeri terus berlangsung, taktiknya kini direplikasi di seluruh dunia. Keberhasilannya di Hungaria telah menjadi inspirasi bagi otokrat sayap kanan lain yang melihat Orban sebagai pelopor dalam membangun utopia konservatif dengan hegemoni sayap kanan atas seluruh aspek kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi.
Kepemimpinan Orban mengambil perannya sebagai inspirator dan pemicu sayap kanan global dengan sangat serius. Lembaga think tank Hungaria yang didanai dengan baik seperti Mathias Corvinus Collegium (MCC) kini bergerak di Brussels untuk membawa versi Orban dari xenophobia, transphobia, dan skeptisisme iklim ke arus utama politik Uni Eropa. MCC mengklaim sedang membangun agenda konservatif alternatif yang menantang pandangan sentris tentang kehidupan publik.
Agenda ini terlihat jelas dalam konferensi yang diselenggarakan MCC Brussels berjudul “Battle for the Soul of Europe.” Acara ini mempertemukan politisi sayap kanan, akademisi, intelektual publik, tokoh sastra, dan jurnalis dari seluruh Eropa, bersama pemikir konservatif terkemuka dari AS.
Hungaria juga menjadi tuan rumah bagi tokoh-tokoh konservatif dari seluruh dunia sebagai cara “menyebarkan pengetahuan.” Melalui program kunjungan, diskusi buku, dan panel publik, institusi seperti MCC, Hungary Foundation, dan Danube Institute di Budapest membina sebuah jaringan intelektual global yang bekerja menuju masa depan konservatif.
Saat ini, Hungaria telah menjadi persinggahan penting bagi tokoh konservatif dunia, dari Nigel Biggar hingga Jordan Peterson dan Tucker Carlson. Pada 2026, Conservative Political Action Conference (CPAC) akan kembali digelar di Hungaria untuk kelima kalinya.
Pengumuman CPAC Hungary 2026 menyatakan dengan bangga, “Kami adalah Trump sebelum Trump setelah semua, dan di CPAC Hungary, frasa kunci: ‘No migration! No gender! No war!’ pertama kali diucapkan. Ini telah menjadi kebijakan resmi di Amerika Serikat.”
Sebagaimana penulis buku World of the Right: Radical Conservatism and Global Order katakan, sifat global sayap kanan telah mapan. Namun dalam gerakan yang saling terhubung ini, Hungaria di bawah Orban memainkan peran menentukan. Survei terbaru menunjukkan bahwa, untuk pertama kalinya sejak 2010, Orban menghadapi tantangan berat dari oposisi. Para sekutu sayap kanan Orban di seluruh dunia menyadari situasi ini, dan mereka bergerak untuk membantu pelopor dalam pergeseran global ke kanan ini.
Asian Studies in Africa di University of Pretoria
