Stabilitas Politik sebagai Variabel Ekonomi
Dalam literatur ekonomi politik modern, stabilitas politik tidak lagi dipahami sebagai isu normatif semata, melainkan sebagai variabel ekonomi yang terukur dampaknya. Ketidakpastian kebijakan memperpanjang sikap wait and see investor, menaikkan biaya modal, dan memperpendek horizon perencanaan usaha.
Berbagai studi empiris internasional menunjukkan bahwa negara dengan stabilitas politik yang lebih tinggi cenderung memiliki efisiensi investasi yang lebih baik dan pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, periode dengan stabilitas politik relatif tinggi pada pertengahan 2000-an hingga awal 2010-an bertepatan dengan pertumbuhan investasi yang lebih kuat. Sebaliknya, pada periode dengan ketegangan politik dan ketidakpastian global yang meningkat, laju investasi cenderung melambat.
Dampak stabilitas juga tercermin pada biaya pembiayaan negara. Ketika persepsi risiko meningkat, spread imbal hasil obligasi dan sukuk Indonesia terhadap surat utang negara maju melebar, menambah beban bunga APBN. Dengan skala utang pemerintah saat ini, perubahan kecil pada biaya modal dapat berdampak signifikan terhadap ruang fiskal.
Rasionalitas Ekonomi di Balik Gagasan Politik
Dalam konteks inilah gagasan koalisi permanen kembali mengemuka. Secara ekonomi politik, koalisi yang stabil berpotensi menciptakan konsistensi kebijakan lintas siklus politik, sesuatu yang krusial bagi investasi jangka panjang dan reformasi struktural.
Gagasan koalisi permanen yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dapat dibaca bukan semata sebagai manuver politik elektoral, melainkan sebagai upaya membangun stabilitas politik jangka menengah–panjang yang selama ini menjadi prasyarat utama pembangunan ekonomi. Dalam pengalaman historisnya, Golkar—tanpa perlu dilebih-lebihkan—memiliki rekam jejak sebagai kekuatan politik yang memahami bahwa kepastian arah kebijakan dan stabilitas pemerintahan merupakan fondasi bagi investasi, industrialisasi, dan perencanaan pembangunan.
Dari perspektif ekonomi pembangunan, stabilitas politik berkontribusi langsung pada perbaikan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui penurunan policy uncertainty dan biaya transaksi, sehingga setiap unit investasi menghasilkan output yang lebih efisien. Pada saat yang sama, stabilitas institusional membuka ruang bagi peningkatan Total Factor Productivity (TFP)—melalui konsistensi reformasi struktural, adopsi teknologi, dan penguatan kualitas tata kelola. Dengan demikian, wacana koalisi permanen relevan dibaca dalam kerangka teknokratis: bukan sebagai klaim hegemonik partai, melainkan sebagai instrumen politik untuk menurunkan friksi kelembagaan yang selama ini menjadi penghambat Indonesia mencapai pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, termasuk target ambisius pertumbuhan ekonomi mendekati 8 persen.
Simulasi perencanaan yang dilakukan lembaga perencanaan nasional juga menunjukkan perbedaan tajam antara skenario business as usual dan skenario dengan peningkatan stabilitas kebijakan. Tanpa perbaikan stabilitas, pertumbuhan cenderung bertahan di kisaran 5–5,5 persen. Dengan stabilitas kebijakan yang lebih kuat dan reformasi yang konsisten, pertumbuhan berpotensi meningkat secara bertahap menuju 6,5–7 persen, dan mendekati 8 persen dalam jangka menengah.
Pengalaman internasional memberikan pelajaran penting. Jerman, India, dan beberapa negara Asia Timur menunjukkan bahwa stabilitas koalisi dapat mempercepat eksekusi kebijakan strategis. Namun pengalaman yang sama juga mengingatkan bahwa stabilitas tanpa akuntabilitas berisiko melahirkan inefisiensi dan policy capture.
Advisory Center For Development (ADCENT)
